Sri Mulyani Cerita Sejarah Utang dari Zaman Merdeka (test post)

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani merunut persoalan utang pemerintah sejak awal kemerdekaan hingga pasca krisis keuangan Asia 1997-1998.

Ia menuturkan Indonesia memiliki warisan utang pemerintah kolonial sebesar US$1,13 miliar usai mendapat pengakuan kemerdekaan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Utang itu berasal dari kekayaan yang rusak akibat perang serta seluruh investasi sebelumnya yang dibekukan oleh pemerintah Belanda.

Belitan utang tersebut tentu sangat berat bagi sebuah negara yang baru berdaulat. Apalagi, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada saat itu masih sangat kecil.

“Waktu kita memulai pemerintahan untuk menjadi negara Indonesia yang merdeka, secara keuangan tidak dengan balance sheet yang nol,” ujarnya dalam pembukaan ekspo profesi keuangan 2020, Senin (12/10).

Masa awal pemerintahan Indonesia, sambungnya, juga memakan biaya yang sangat besar lantaran masih ada konfrontasi militer. Hal itu mengakibatkan perekonomian Indonesia lebih banyak dibiayai defisit sehingga APBN mengalami tekanan luar biasa berat.

Lantaran saat itu pemerintah tak bisa langsung menjual Surat Utang Negara (SUN) untuk menambal defisit, BI ditugaskan mencetak uang dalam jumlah besar yang akhirnya menyebabkan hiperinflasi.

“Yang terjadi adalah jumlah uang beredar lebih banyak berisi ulasan atau kondisi perekonomiannya produksinya sehingga inflasi meningkat luar biasa besar,” kata mantan direktur pelaksana bank dunia tersebut.

Selanjutnya pada era Orde Baru, pemerintah mulai memberlakukan mekanisme balance budget meskipun belum memiliki Undang-undang yang mengatur neraca belum dibentuk. Oleh karena itulah, belanja pembangunan dapat berjalan ketika pembiayaan dari multilateral atau bilateral.

“Secara flow, kita disiplin karena kita menyebut balance budget di mana seluruh utang untuk belanja pembangunan hanya bisa dilakukan pembiayaan dari multilateral dan bilateral. Sehingga muncul lah disiplin dari sisi berapa jumlah utang yang bisa dilakukan di setiap fiscal year-nya,” tutur Sri Mulyani.

Namun, nilai tukar rupiah pada APBN selalu dipatok dengan nilai yang sama. Hal itu lah yang mengakibatkan dampak krisis keuangan Asia terhadap Indonesia sangat besar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *